REGULASI DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI

Radio Pada masa orde baru media penyiaran merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyebarkan berbagai informasi terkait peristiwa yang terjadi pada masa tersebut. Selain itu media tersebut dijadikan sebagai alat untuk melakukan propaganda (Adiwilaga, Alfian, & Rusdia, 2018). Media penyiaran yang digunakan pada saat itu yaitu radio. Radio bersifat lokal di mana artinya radio dapat dijangkau oleh setiap kalangan dan diwaktu-waktu tertentu ketika seseorang sedang melakukan sebuah kegiatan atau perkerjaan sehingga radio dapat membangkitkan hubungan dengan pendengarnya (Sudibyo, 2004). Radio merupakan salah satu media yang menggunakan gelombang elektromagnetik sehingga terdapat beberapa pengaturan dari lembaga independen, yaitu: 1.       Hak sipil dan politik warga tetap terpenuhi melalui lembaga independen karena warga negara merupakan pemilik frekuensi. 2.       Kepentingan pluralisme penyiaran tetap terjaga sesua...

Kebijakan Komunikasi Di Era Orde Baru Sumber: kitapunya.net Hubungan Negara dan Masyarakat             Menurut John Locke eksistensi dari sebuah kekuasaan dan kedaulatan negara tercipta karena hasil pelimpahan kekuasaan dan kedaulatan dari masyarakat. Negara diciptakan oleh masyarakat dan bertujuan untuk membela dan melindungi hak-hak warga negaranya. Namun, Jean Jacques Rousseau berpendapat bahwa negara dan masyarakat merupakan satu identitas yang tidak dapat dipisahkan. Faktor yang menyatukan negara dan masyarakat adalah kehendak umum semua warga negara untuk kepentingan bersama. Kehendak masyarakat merupakan kehendak negara begitu juga sebaliknya.             George Willhelm Friedrich Hegel menyatakan bahwa negara harus memiliki inisiatif untuk melakukan tindakan demi kepentingan warga negaranya. Sedangkan menurut Karl Marx negara merupakan alat dari kaum ka...

KEBIJAKAN KOMUNIKASI PASCA PROKLAMASI A.      Sejarah Pers Bulan Agustus merupakan bulan yang bersejarah bagi pers Indonesia. Karyawan yang bekerja di kantor per kantor percetakan Djatinegara Inatsu Kojo (dulunya bernama Midrukkerij, milik Belanda sebelum diambil alih Jepang) berhasil mengambil alih perusahaan, dan mengubah namanya menjadi Percetakan Republik Indonesia. Perusahaan percetakaan Jepang lainnya yang berada di Yogyakarta (yang dulunya bernama  Drukkerij Kolff Buning  milik Belanda) juga diambil alih menjadi bernama Percetakan Negara. Percetakan ini mencetak surat kabar, majalah, brosur, dan lain-lain untuk memberi kabar kepada masyarakat Indonesia tentang perjuangan bangsa Indonesia melawan tentara Belanda. Hal ini dilakukan agar masyarakat memberikan dukungan dan partisipasi kepada tindakan politik yang dilakukan oleh tokoh-tokoh pemerintahan. Ketika sekutu kembali, percetakan memerankan fungsinya sebagai pemberitahu mengenai lan...